DINAS PENDAPATAN DAERAH ATAU DISPENDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERENCANA MENAMBAH UNIT SAMSAT KELILING

Demikian diakui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Gustava Yandi kepada Abdi Persada FM. Menurutnya masyarakat sangat antusias dengan dioperasikannya samsat keliling. Terbukti dua unit samsat keliling ini kewalahan memberikan pelayanan kepada 100  hingga 200 unit per hari. Belum lagi melayani banyaknya antrian pemilik kendaraan bermotor yang ingin membayar pajak.

            Gustava Yandi mengungkapkan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berencana menambah unit Samsat keliling yang akan melayani masyarakat. Dirinya berharap kabupaten,kota memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran mengadaan Samsat keliling.

Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan juga bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki armada, seperti Bank Kalsel, dengan menempatkan tenaga Samsat untuk menerima pajak kendaraan bermotor tersebut. Sehingga masyarakat mudah membayar pajak.

DINI AP FM

Sumber : Reportase Tanggal 1 Mei 2012

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENGGELAR PERTEMUAN ORGANISASI KEAGAMAAN DAN ORGANISASI MASYARAKAT DI HOTEL BLUE ATLANTIC KEMARIN

Ketua pelaksana kegiatan Soekamto mengatakan pertemuan ini dalam rangka upaya mendukung promotif dan preventif kesehatan keluarga bangsa. Pihaknya menyadari untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan di tengah masyarakat tidak dapat dilakukan sendiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Namun memerlukan dukungan dari anggota masyarakat seperti organisasi keagamaan dan masyarakat.

Soekamto berharap dari pertemuan ini akan tercapai kesepakatan dengan organisasi keagamaan dan masyarakat sebagai bukti nyata keterlibatan mereka terhadap upaya meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan bangsa.

Pertemuan ini dihadiri sekitar 55 organisasi diantaranya tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Nasiyatul Asyiah, Muhammadiyah, Fatayat NU, Badan Koordinasi Organisasi Wanita dan karang taruna.

DINI AP FM

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERSAMA LIMA PULUH LIMA ORGANISASI KEAGAMAAN DAN ORGANISASI MASYARAKAT MENYEPAKATI KERJASAMA KEMITRAAN DALAM BIDANG PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Rosihan Adhani kepada Abdi Persada FM kemarin mengatakan kesepakatan ini sebagai bukti nyata dukungan organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat terhadap upaya peningkatan kesehatan keluarga dan bangsa.

Rosihan Adhani mengatakan kerjasama kemitraan ini difokuskan kepada hal-hal diantaranya kesehatan ibu dan anak, keluarga sadar gizi, kesehatan reproduksi, pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat dan pembinaan desa siaga.  

            Rosihan Adhani berharap dengan terbentuknya kesepakatan ini maka akan berdampak kepada pencapaian indikator kesehatan tahun 2010-2014 dan pencapaian keseluruhan sasaran MDG’s tahun 2015.

DINI AP FM

Sumber : Reportase tanggal 1 Mei 2012 

REPORTASE TANGGAL 30 APRIL 2012

RIBUAN MUSLIMAH MENGIKUTI KONFERENSI MUSLIMAH KALIMANTAN SELATAN ATAU KMK DI GEDUNG SULTAN SURIANSYAH KEMARIN

Ketua Pelaksana Konferensi Muslimah Kalimantan Selatan, Rabiatul Adawiyah mengungkapkan Konferensi Muslimah Kalimantan Selatan ini dihadiri lebih dari 1400 tokoh perempuan muslim se Kalimantan Selatan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang profesi yaitu kalangan politisi, mubalighoh, Pembina majelis taklim, guru, perwakilan organisasi perempuan serta mahasiswi.

Rabiatul menyampaikan KMK  ini sebagai wujud kepedulian Muslimah HTI Kalsel terhadap kondisi kaum perempuan saat ini. Menurutnya kaum perempuan saat ini mengalami keterpurukan di berbagai bidang kehidupan. Diantaranya angka kemiskinan yang meningkat dan tidak terjaminnya rasa aman bagi perempuan. Padahal sumber daya alam Kalimantan Selatan sangat berlimpah. Namun sayangnya tidak mampu mensejahterakan rakyat terutama kaum perempuan di Kalimantan Selatan.

Rabiatul Adawiyah menilai keterpurukan kaum perempuan akibat  penerapan sistem kapitalis. Sehingga dirinya berharap dengan konferensi ini para peserta memahami dan memperjuangkan Khilafah sebagai solusi bagi penyelesaian persoalan perempuan dan bangsa

 Konferensi Muslimah Kalimantan Selatan ini menghadirkan empat pembicara yaitu Juru Bicara Muslimah HTI Iffah Ainur Rochmah, Pengurus Muslimah HTI DPD I Kalsel dr. Patmawati Nabila dan Elly Yustina dan Akademisi Universitas Lambung Mangkurat DR. Hastin Umi Anisa. Konferensi ini akan ditindak lanjuti oleh perempuan Kalimantan Selatan bersama Muslimah HTI Kalimantan Selatan dengan kegiatan di seluruh kota, kabupaten sampai kelurahan.

DINI AP FM

MUSLIMAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA KALIMANTAN SELATAN MEMINTA KAUM PEREMPUAN UNTUK MEMBUANG SISTEM KAPITALIS DAN MENGGANTINYA DENGAN SISTEM KHILAFAH ISLAMIYAH

 Permintaan ini disampaikan Pengurus Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia DPD I Kalimantan Selatan, Patmawati Nabila dalam Konferensi Muslimah Kalimantan Selatan di Gedung Sultan Suriansyah, kemarin.

 Menurutnya penerapan sistem kapitalis khususnya pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Selatan saat ini tidak mensejahterakan masyarakat khususnya perempuan. Kekayaan sumber daya alam Kalimantan Selatan yang berlimpah tidak memberikan dampak positif terhadap kaum perempuan. Buktinya Kalimantan Selatan setiap tahun mengirim Tenaga Kerja Wanita lebih dari 2000 orang per tahun ke arab Saudi, belum lagi ke negara lain, tingginya angka HIV/AIDS serta angka perceraian.

Patmawati Nabila berharap para perempuan Kalimantan Selatan peka terhadap persoalan di sekitarnya, kemudian bergerak bersama Muslimah HTI Kalimantan Selatan membuang sistem kapitalis dan menggantinya dengan Khilafah Islamiyah yang terbukti lebih dari 1400 tahun telah mensejahterakan dan memuliakan perempuan dan masyarakat.

DINI AP FM

RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEADILAN KESETARAAN GENDER ATAU RUU KKG BERPOTENSI MENJAUHKAN MUSLIMAH DARI SYARIAT ISLAM

 Demikian disampaikan Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, Iffah Ainur Rochmah dalam Konferensi Muslimah Kalimantan Selatan di Gedung Sultan Suriansyah, kemarin.

Iffah Ainur Rochmah berpendapat draft RUU KKG yang disampaikan Komisi VII DPR RI dalam dengar pendapat beberapa minggu yang lalu mengandung klausul yang berpotensi membawa perempuan melanggar syariat Islam. Misalnya ketika dikatakan semua pihak harus menghilangkan diskriminasi atau pembedaan antara laki-laki dan perempuan, termasuk menghilangkan pembedaan peran rumah tangga maupun kehidupan publik. Sehingga klausul ini membolehkan pertukaran peran antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan RUU KKG tersebut tidak boleh ada pembakuan peran laki-laki dan perempuan.

Iffah Ainur Rochmah menilai pertukaran peran laki-laki dan perempuan tersebut bertentangan dengan fitrah manusia. Karena secara fisiologis laki-laki dan perempuan tidak bisa dipaksakan sama.

Iffah Ainur Rochmah menegaskan keadilan dan kesetaraan gender tidak akan dapat mengatasi persoalan perempuan saat ini.  Kaum perempuan memerlukan perubahan institusi politik yang baru yaitu Khilafah Islamiyah agar hak-haknya dapat terpenuhi.

DINI AP FM

PEMERINTAH DIMINTA LEBIH SERIUS MENANGANI KELANCARAN DISTRIBUSI SAPI

Hal ini disampaikan anggota Komisi IV DPR, Habib Nabiel Al-Musawa kepada Abdi Persada FM kemarin. Menurutnya kelancaran distribusi sapi dari daerah produsen ke daerah konsumen ini penting guna  mendukung kebijakan pengurangan impor sapi.

Habib Nabiel Al-Musawa mengungkapkan kebijakan pengurangan impor sapi sangat berpotensi menimbulkan kelangkaan daging sapi di daerah konsumen.  Apalagi beberapa minggu ini ada laporan kelangkaan daging sapi di Jakarta.  Akibat kelangkaan tersebut, daging sulit didapat dan kalaupun ada harganya mahal.  Namun di daerah produsen sapi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat stok sapi melimpah. 

Untuk itu, Habib Nabiel Al-Musawa mengharapkan pembenahan distribusi agar suplai lancar sehingga daging sapi cukup tersedia di daerah konsumen  dengan harga yang wajar.

DINI AP FM 

REPORTASE TANGGAL 28 APRIL 2012

DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENSINYALIR ADANYA PENYIMPANGAN BBM BERSUBSIDI KE SPBU INDUSTRI DI DAERAH PERTAMBANGAN//.

Dugaan ini disampaikan ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Puar Junaidi kepada Abdi Persada FM kemarin//. Menurutnya indikasi penyimpangan BBM Bersubsidi tersebut terlihat ketika Pertamina menetapkan rekomendasi izin pembuatan SPBU tidak berdasarkan analisis dari kajian secara ilmiah//.

Puar Junaidi juga mengaku menemukan adanya distribusi BBm bersubsidi ke mulut tambang dari daerah pelaihari sampai ke tanah bumbu//. Menurutnya seharusnya di daerah mulut tambang apalagi di daerah hutan yang tidak ada penghuninya harusnya ditempatkan BBM industri/ karena kebutuhannya untuk pertambangan//.

Dengan adanya SPBU subsidi tersebut/ maka sangat memungkinkan para penambang membeli BBM Bersubsidi untuk kebutuhan industrinya dari pelangsir//.

----- insert Puar -----

Puar Junaidi mendesak pertamina mengalihkan BBM Bersubsidi yang terdapat di SPBU daerah pertambangan tersebut/ ke SPBU di kota Banjarmasin//. Apalagi hal itu telah diterapkan oleh Kalimantan Timur//.

DINI AP FM

ASOSIASI DPRD PROVINSI SELURUH INDONESIA ATAU ADPSI WILAYAH KALIMANTAN DIMINTA LEBIH AKTIF MEMPERJUANGKAN REKOMENDASI RAPAT KOORDINASI ADPSI WILAYAH KALIMANTAN BEBERAPA WAKTU LALU

Permintaan ini disampaikan Sekretaris Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Husaini Aliman kepada Abdi Persada FM kemarin//. Dirinya menilai sudah saatnya Kalimantan memperjuangkan haknya untuk percepatan pembangunan//. Karena Kalimantan termasuk wilayah yang kaya dengan Sumber Daya Alam dan penyumbang terbesar devisa Negara//.

Namun sayangnya mendapatkan pembagian dana perimbangan jauh lebih rendah dibandingkan Jawa dan Sumatera//.

----- insert Husaini -----

            Husaini Aliman berharap ADPSI Wilayah Kalimantan lebih aktif memperjuangkan hasil rekomendasi rapat koordinasi//.

DINI AP FM           

DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERENCANA AKAN MENGAJUKAN PENINJAUAN ULANG TERHADAP UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN SULAWESI BARAT KE MAHKAMAH KONSTITUSI//.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Pansus Lari-larian DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Burhanudin kepada Abdi Persada FM kemarin//. Menurutnya rencana pengajuan peninjauan ulang atau judicial review tersebut/ akan dilakukan jika gugatan di Mahkamah Agung tidakberhasil//.

Burhanudin menjelaskan dalam Undang-Undang Pembentukan Sulawesi Barat/, Kalimantan Selatan tidak berbatasan dengan Sulawesi Barat tetapi berbatasan dengan Kalimantan Timur//. Sehingga  otomatis Pulau Lari larian tidak termasuk dalam wilayah Sulawesi Barat karena Pulau Laria-larian tersebut bersinggungan langsung dengan Kalimantan Selatan//.

Burhanudin berharap Tim Pemerintah Provinsi lebih pro aktif bergerak bersama-sama agar Pulau Lari-larian dapat kembali ke wilayah Kalimantan Selatan//.

DINI AP FM 

REPORTASE TANGGAL 27 APRIL 2012

DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MEMINTA PERTAMINA MENINDAK TEGAS SPBU NAKAL.

Permintaan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan M. Riswandi kepada Abdi Persada FM kemarin. Karena menurutnya jika hal ini dibiarkan maka akan sangat membebankan masyarakat menengah ke bawah.

M. Riswandi berpendapat antrian panjang yang terjadi di SPBU dalam beberapa waktu terakhir disebabkan pertamina terkesan membiarkan pelangsiran yang terjadi SPBU. Padahal pertamina sebagai regulator dapat menindak tegas SPBU nakal, dengan menutup SPBU tersebut.

M. Riswandi juga meminta aparat kepolisian melakukan pengawasan terhadap SPBU dan menegakkan aturan yang berlaku.

M. Riswandi berharap pemerintah pusat bersikap tegas dalam mengambil kebijakan agar keresahan masyarakat akibat penundaan kenaikan harga BBM ini dapat teratasi.

DINI AP FM

DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MELAKUKAN PEMANTAUAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2011 KEMARIN.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Puar Junaidi kepada Abdi Persada FM mengatakan, pemantauan pembangunan jalan dan jembatan ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektivitas anggaran yang telah digunakan.

Puar Junaidi mengungkapkan dari hasil pemantauan untuk pembangunan jalan veteran sudah selesai 100 %. Sedangkan untuk  pembangunan jembatan dan oprit jembatan di jalan Gatot Subroto masih sedikit terkendala karena banjir.

Sementara itu untuk pembangunan Terminal 17, Puar Junaidi berharap Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai leading sektor terus melakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten Banjar, agar bias diselesaikan.

DINI AP FM

KAPOLDA KALSEL DIMINTA MELAKUKAN ANTISIPASI PENIMBUNAN BBM.

Permintaan ini disampaikan Anggota Komisi-IV DPR-RI Habib Nabiel Fuad Al-Musawa kepada Abdi Persada FM kemarin. Menurutnya antrian panjang BBM bersubsidi di seluruh SPBU di Kalimantan Selatan menunjukkan kekhawatiran masyarakat. Mereka takut kehabisan stok. Hal tersebut dapat memicu aksi profit taking dengan melakukan penimbunan BBM.

Habib Nabiel Fuad Al-Musawa meminta aparat kepolisian melakukan operasi dan patroli untuk mencegah aksi penimbunan BBM tersebut.

Selain itu Habib Nabiel Fuad Al-Musawa berharap kepolisian juga memastikan keamanan SPBU agar masyarakat dapat antri membeli BBM dengan tertib.

DINI AP FM

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TERANCAM DIGUGAT JIKA MERUBAH FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU ATAU RTH DI LAPANGAN KAMBOJA.

Ancaman penggugatan disampaikan Ketua Yayasan Kristen Indonesia Wilayah Kalimantan R. Atu Narang usai menghadiri rapat koordinasi ADPSI Wilayah Kalimantan Selasa lalu.

R. Atu Narang yang juga Ketua DPRD Kalimantan Tengah ini tidak setuju jika sebagian tanah RTH Lapangan Kamboja tersebut dijadikan lahan bisnis. Menurutnya hal tersebut melanggar kesepakatan awal karena lahan Kamboja dimanfaatkan sebagai RTH atau taman kota.

R. Atu Narang menegaskan Yayasan Kristen Indonesia akan menggugat Pemerintah Kota Banjarmasin jika lahan Kamboja tersebut dijadikan lahan bisnis.

DINI AP FM

REPORTASE TANGGAL 26 APRIL 2012

ALIANSI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA ATAU BEM SERIBU SUNGAI KOTA BANJARMASIN DATANGI KANTOR DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SIANG KEMARIN

Muhammad Pazri, Koordinator Aliansi BEM Seribu Sungai Kota Banjarmasin mengungkapkan kedatangan mereka ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyampaikan enam belas tuntutan. Diantaranya menuntut penambahan royalti batu bara untuk Kalimantan Selatan, dana perimbangan APBN, pemerataan infrastruktur serta menuntut solusi konkrit masalah BBM.

Muhammad Pazri menilai selama ini pemerintah daerah, anggota dewan dan aparat kepolisian tidak melakukan tindakan nyata dalam mengatasi permasalahan daerah. Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah segera bertindak tegas untuk menyelamatkan kedaulatan bangsa, harga diri Negara dan daerah.

Muhammad Pazri mengaku mereka juga akan menyampaikan enam belas tuntutan BEM Seribu Sungai Kota Banjarmasin ini  kepada Gubernur, Walikota, DPRD Kota Banjarmasin, Kapolda serta pemerintah pusat yaitu Presiden dan DPR RI.

            Muhammad Pazri menambahkan ke enam belas tuntutan tersebut adalah hasil musyawarah kota Aliansi BEM Seribu Sungai Kota Banjarmasin di Unlam pada tanggal 13,14 dan 15 April lalu. Musyawarah ini dihadiri tujuh perguruan tinggi yaitu Unlam, IAIN Antasari, Uniska, STIKIP PGRI Banjarmasin, STMIK Indonesia Banjarmasin, Stikes Sari Mulia dan Stikes Muhammadiyah.

DINI AP FM

DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERJANJI AKAN MEMPERJUANGKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

Janji ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M. Riswandi saat menemui perwakilan Aliansi BEM Seribu Sungai Kota Banjarmasin, kemarin. Pihaknya mengapresiasi tuntutan Aliansi BEM Seribu Sungai Kota Banjarmasin karena tuntutan ini sama dengan apa yang disuarakan dalam Rakor ADPSI Wilayah Kalimantan beberapa waktu yang lalu yaitu kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Kalimantan. Selama ini pembangunan di Kalimantan tertinggal jauh dibandingkan Jawa dan Sumatera. Padahal Kalimantan salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia dengan SDA yang berlimpah.

Riswandi berharap Aliansi BEM Seribu Sungai Kota Banjarmasin untuk dapat berjuang bersama-sama agar percepatan pembangunan di Kalimantan segera terwujud.

DINI AP FM

DPR RI BELUM MENERIMA SURAT USULAN PENAMBAHAN KUOTA BBM DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI asal pemilihan Kalsel, Gusti Iskandar kepada Abdi Persada FM. Gusti Iskandar mengaku selama ini dirinya tidak pernah menerima laporan usulan penambahan kuota BBM dari pemerintah provinsi Kalsel secara formal. Padahal menurutnya jika antrian panjang di SPBU dikarenakan kurangnya kuota BBM Bersubsidi maka pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mengajukan usulan penambahan kuota BBM. 

Gusti Iskandar menjelaskan usulan penambahan kuota BBM Bersubsidi tersebut harus dibarengi data jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan jumlah kendaraan maupun kebutuhan BBM. Data ini menjadi dasar perhitungan penambahan kuota BBM bagi wilayah Kalsel. Kemudian, Hiswana Migas bersama Gubernur bisa meminta tambahan kuota BBM tersebut, dengan menyurati DPR RI, khususnya Komisi VII.

Gusti Iskandar menambahkan pengurangan kuota BBM pada tahun 2012 dari 41 juta kilo liter menjadi 40 juta kilo liter, bukan untuk mengurangi jatah solar atau premium. Namun, karena beberapa daerah sudah melaksanakan konversi minyak tanah ke gas elpiji, sehingga kuota subsidi dikurangi.

DINI AP FM

DPR RI MINTA PERTAMINA DAN KEPOLISIAN MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMBATASAN PEMBELIAN BBM DI SPBU

Permintaan ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI asal Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar di sela-sela Rapat Koordinasi ADPSI Wilayah Kalimantan, Selasa yang lalu. Menurutnya panjangnya antrian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU dalam sepekan terakhir tidak bisa dibiarkan karena sudah menimbulkan kemacetan parah.

Gusti Iskandar menjelaskan penyebab antrian panjang ini dikarenakan kurangnya pasokan BBM dan adanya penyelewengan distribusi. Dirinya melihat indikasi ini pada antrian panjang di sejumlah SPBU tersebut seperti ditemukan kendaraan yang tidak layak beroperasi ataupun bertangki besar, sehingga hanya bisa dituntun, namun ikut antrian membeli BBM.

Untuk itu, Gusti Iskandar  meminta pertamina, pemerintah daerah dan kepolisian melakukan pengawasan terhadap pembatasan pembelian BBM di SPBU.

DINI AP FM 

REPORTASE TANGGAL 25 APRIL 2012

KETIDAKADILAN PEMBANGUNAN MASIH DIRASAKAN DI SELURUH WILAYAH KALIMANTAN.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nasib Alamsyah dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia Wilayah Kalimantan Tahun 2012 di Hotel A, kemarin.

Nasib Alamsyah mengaku pembangunan infrastruktur di Kalimantan tertinggal jauh dibandingkan daerah Jawa dan Sumatera. Diantaranya yakni jalan nasional yang ada di daerah Kalimantan masih termasuk kategori jalan kelas III. Selain itu program pembangunan Jalan Trans Kalimantan sampai sekarang juga masih belum bisa menembus ke empat Provinsi.

Nasib Alamsyah berharap pemerintah Pusat segera mempercepat penyelesaian infrastruktur paling lambat pada akhir masa jabatan kepresidenan tahun 2014.

DINI AP FM

RAPAT KOORDINASI ASOSIASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA ATAU ADPSI WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2012 DIGELAR DI HOTEL A BANJARMASIN MALAM KEMARIN//.

Menurut Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nasib Alamsyah dalam sambutannya/ rapat koordinasi ini akan membahas tentang pelaksanaan program pembangunan di Kalimantan serta mencermati permasalahan daerah masing-masing khususnya di wilayah Kalimantan//.

Terutama masalah ketidakadilan pembangunan yang masih dirasakan di Kalimantan dibandingkan dengan wilayah Jawa dan Sumatera//. Padahal Kalimantan memiliki sumber daya alam yang melimpah/ dan sebagai salah satu penyumbang devisa Negara//. Namun hingga sekarang masih saja terjadi pemadaman listrik serta adanya Antrian panjang BBM di SPBU//.

-------- insert Nasib -------

Nasib Alamsyah mengatakan kesimpulan dan rekomendasi dari rakor ADPSI Wilayah Kalimantan ini/ akan dikirim langsung kepada Presiden dan tembusannya ke seluruh Anggota DPR RI khususnya asal pemilihan daerah Kalimantan//. Agar mereka memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan penyelesaian permasalahan daerah Kalimantan//. Nasib Alamsyah berharap keadilan pembangunan di wilayah Kalimantan dapat segera dirasakan//.

 DINI AP FM

RAPAT KOORDINASI ADPSI WILAYAH KALIMANTAN DIBUKA LANGSUNG OLEH KETUA ADPSI FAREAL SOFYAN//.

Ketua ADPSI Fareal Sofyan mengaku bangga ADPSI Wilayah Kalimantan melakukan gebrakan dengan agenda pembahasan yang jelas//. Fareal Sofyan juga mengakui adanya ketimpangan pembangunan berdasarkan kondisi faktual yang terjadi di Kalimantan.

Menurutnya kesenjangan tersebut yakni mulai dari pembangungan infrastruktur jalan dan jembatan, masalah kelistrikan dan masalah lingkungan hidup//. Fareal Sofyan menegaskan sudah saatnya DPRD Provinsi Kalimantan untuk penyusunan pembangunan di Kalimantan secara realistis dan untuk kepentingan rakyat dan menyangkut keutuhan Kalimantan//.

Fareal Sofyan berjanji akan membantu menyampaikan ketimpangan pembangunan tersebut kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini Presiden dan Menteri Dalam Negeri RI//.

--------- insert Fareal -----

Fareal Sofyan berharap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Kalimantan dan rekomendasi rakor ADPSI selalu dalam koridor NKRI sebagai negara kesepakatan bersama//. 

DINI AP FM

ASOSIASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA ATAU ADPSI WILAYAH KALIMANTAN DIMINTA SERIUS MEMPERJUANGKAN REKOMENDASI RAKOR//.

Menurut Mantan Gubernur kalsel H M Said dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia Wilayah Kalimantan Tahun 2012 di Hotel A kemarin/ selama ini Kalimantan terkesan sebagai anak manis. Akibatnya kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat//.

M Said berpendapat seharusnya sudah sewajarnya Kalimantan mendapatkan status otonomi khusus/ dengan perimbangan keuangan APBN yang memadai/ dengan pertimbangan Kalimantan memiliki sumber daya alam yang melimpah/ serta menjadi penyumbang devisa Negara terbesar//.

------- insert Said ------

H. M. Said berharap pemerintah pusat lebih memperhatikan pembangunan di Kalimantan dengan adanya rekomendasi Kalimantan Menggugat//.

DINI AP FM