PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SIAP MEMAPARKAN DATA DOKUMEN KEPEMILIKAN PULAU LARI-LARIAN JIKA MENDAGRI MEMINTA

Kesiapan ini disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ardiansyah kepada Abdi Persada FM///. Diakuinya sampai saat  , pihaknya masih belum mendapatkan salinan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan uji materi yang diajukan Kalimantan Selatan terhadap Permendagri Nomor 43 Tahun 2011. Hal ini disebabkan akses ke Mahkamah Agung tidak dapat dilakukan sembarangan. 

            Ardiansyah mengatakan pihaknya bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Kalimantan Selatan akan terus melakukan upaya hukum agar status Pulau Lari-Larian secara resmi kembali ke Kalimantan Selatan.

------ insert Ardiansyah ----

            Ardiansyah juga mengaku siap jika Mendagri memanggil kembali Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan meminta untuk memaparkan data dokumen terkait Pulau Lari-Larian.

DINI AP FM

sumber : reportase tanggl 18 Juni 2012

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SUDAH MEMINTA SALINAN PUTUSAN PEMBATALAN PERMENDAGRI NOMOR 43 TAHUN 2011 TERKAIT STATUS PULAU LARI-LARIAN KE MAHKAMAH AGUNG

Demikian dikaui Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin kepada Abdi Persada//. Dikatakannya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan upaya melalui pengacaranya untuk meminta salinan putusan Mahkamah Agung tersebut/ Namun hingga sekarang belum mendapatkan/ karena salinan putusan MA tersebut belum selesai//. 

            Menurutnya meskipun salinan keputusan tersebut belum selesai namun dengan adanya pembatalan Permendagri Nomor 43 Tahun 2011 maka secara historis Pulau Lari-larian kembali ke wilayah Kalimantan Selatan.

------ insert Rudy ----

Rudy Ariffin berharap masyarakat Kalimantan Selatan tetap tenang menunggu salinan keputusan MA tersebut. 

DINI AP FM

sumber : reportase tanggal 18 Juni 2012

DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENARGETKAN REALISASI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ATAU PBBKB SEBESAR 1,5 TRILYUN RUPIAH DI TAHUN 2012 INI

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Ihsanudin mengatakan peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun berpotensi menghasilkan pajak yang cukup besar. Apalagi jika dibandingkan dengan penerimaan PBBKB Kalimantan Timur pada tahun 2011 lalu mencapai 2,1 trilyun rupiah/ sedangkan Kalimantan Selatan hanya 700 milyar rupiah///. 

Padahal jumlah kendaraan dan penggunaan BBM tidak jauh berbeda/ Sehingga dengan asumsi ini/ maka dirinya optimis akan ada peningkatan PBBKB Kalimantan Selatan///.

----- insert Ihsanudin ----

            Muhammad Ihsanudin berharap target realisasi PBBKB di Kalimantan Selatan sebesar 1,5 trilyun rupiah dapat tercapai di tahun 2012 ini///.

DINI AP FM

sumber : reportase tanggal 16 Juni 2012

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN BPH MIGAS AKAN MELAKUKAN KESEPAKATAN TERKAIT PENYALURAN DAN PENGAMANAN DISTRIBUSI BBM BERSUBSIDI DI KALIMANTAN SELATAN

Demikian dikemukakan Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Ariffin kepada Abdi Persada kemarin. Menurutnya meskipun masalah penyaluran dan pengamanan BBM tersebut merupakan tugas dari BPH Migas/ namun karena tidak ada pejabat mereka di Kalimantan Selatan/ maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memandang perlu adanya kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, BPH Migas, Polda, Pertamina dan Hiswana Migas/ terkait penyaluran dan pengamanan BBM Bersubsidi di Kalimantan Selatan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

------ insert Rudy ----

Rudy Ariffin menambahkan dalam kesepakatan tersebut/ pihaknya juga akan membahas terkait persoalan penambahan kuota BBM jenis solar di Kalimantan Selatan.

DINI AP FM

sumber : reportase tanggal 16 Juni 2012

SEMENTARA ITU APARAT KEPOLISIAN JUGA DIMINTA MEMPERKETAT PENGAWASAN DISTRIBUSI BBM BERSUBSIDI DI KALIMANTAN SELATAN

Permintaan ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ibnu Sina kepada wartawan kemarin//. Ibnu Sina mengaku sangat menyayangkan adanya kebocoran BBM bersubsidi yang cukup tinggi hingga menyebabkan masyarakat Kalimantan Selatan mengalami krisis BBM///. Dirinya juga mengaku tidak rela upaya Kalimantan Selatan meminta tambahan kuota BBM bersubsidi ternyata diselewengkan. 

            Ibnu Sina berharap aparat kepolisian dapat memperketat aspek pengawasan distribusi BBM Bersubsidi untuk mencegah penyimpangan BBM/ dan meminta agar aparat kepolisian tidak terlibat dan melindungi para pelangsir.

----- insert Ibnu ----

Ibnu Sina menambahkan rencananya Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan mengundang Pertamina untuk menjelaskan masalah kebocoran BBM Bersubsidi tersebut/ karena sebagian besar Pertamina menyalurkan BBM Bersubsidi di Kalimantan Selatan///.

DINI AP FM

sumber : reportase tanggl 16 Juni 2012