BERITA REPORTASE PAGI EDISI SENIN 16 APRIL 2012

DANA UJIAN NASIONAL DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012 SEBESAR EMPAT MILYAR RUPIAH.

Demikian disampaikan Ngadimun, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel kepada Abdi Persada FM, kemarin. Menurutnya, dana tersebut dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui dana APBN.
Ngadimun mengakui anggaran yang digunakan tersebut cukup besar. Namun dia menilai hal tersebut masih termasuk kewajaran. Mengingat jumlah siswa di Kalsel mencapai puluhan ribu.

Ngadimun juga mengungkapkan dana tersebut dialokasikan untuk semua kegiatan dan keperluan UN di Kalsel. Antara lain biaya cetak soal ujian, biaya distribusi, biaya pengamanan, biaya pengawasan ujian nasional di sekolah-sekolah dan biaya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Ujian Nasional di Kalimantan Selatan.
DINI AP FM

PENGGUNAAN DANA UJIAN NASIONAL HENDAKNYA TRANSPARAN

Permintaan ini disampaikan Nasrullah, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi pendidikan kepada Abdi Persada FM kemarin. Meskipun ia menilai anggaran sebesar empat milyar itu masih dalam batas kewajaran. Namun, ia berharap adanya transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut.
 DINI AP FM

DPRD PROVINSI KALSEL MEMINTA PLN TIDAK MEMADAMKAN LISTRIK SAAT JAM BELAJAR DAN SELAMA UJIAN NASIONAL BERLANGSUNG

Permintaan ini disampaikan Rahmat Nopliardy, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel kepada Abdi Persada FM, kemarin. Rahmat mengaku masih sering menerima laporan dan mengalami sendiri listrik sering padam kalau malam hari.

Menurutnya jika pemadaman listrik yang terjadi saat jam belajar maka hal ini akan sangat mengganggu proses belajar para siswa.  Sehingga bukan tidak mungkin, dapat berpotensi menurunkan prestasi siswa Kalsel.

Rahmat mengharapkan PLN untuk tidak melakukan pemadaman saat jam belajar dan pelaksanaan UN yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia termasuk di Kalsel.
DINI AP FM

SISWA DI BANJARMASIN TIDAK PERLU TAKUT  MENGHADAPI UJIAN NASIONAL HARI INI

Himbauan ini disampaikan Ngadimun, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel kepada Abdi Persada FM, kemarin. Dia mengharapkan para siswa menghadapi ujian dengan sabar dan tenang. Karena ujian ini sebenarnya hanya mengulang ujian-ujian sebelumnya.

Sementara itu Realita Riani, siswi salah satu SMA di Banjarmasin mengaku cemas dan takut menghadapi ujian nasional. Bahkan menurutnya rasa takut  ini jauh lebih besar dibandingkan ketakutan tidak naik kelas.
Untuk itu Realita telah melakukan berbagai persiapan menghadapi UN yang dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya mulai dari mengikuti bimbingan belajar sekolah dan lembaga nonformal, mempelajari soal-soal ujian tahun sebelumnya, serta mengikuti try out baik yang dilaksanakan sekolah. Bahkan ia juga mengerjakan shalat sunat tahajud dan menjalankan puasa senin-kamis agar bisa berhasil dan lebih tenang ketika menjawab soal ujian. Dirinya berharap agar dapat lulus ujian nasional tahun ini.
DINI AP FM

Sumber : http://www.facebook.com/notes/abdi-persada/berita-reportase-pagi-edisi-senin-16-april-2012/10150743440999106

BERITA REPORTASE PAGI EDISI SABTU 14 APRIL 2012

PEMBENTUKAN PANSUS PELSUS TERGANTUNG KEPERLUAN

Hal ini disampaikan M. Iqbal Yudiannoor, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel kepada Abdi Persada FM, kemarin. Menurutnya, pembentukan pansus pelsus dapat terjadi tergantung dari keperluannya. Jika persoalan pelsus bermasalah ini dapat diselesaikan secara cepat di tingkat komisi maka pansus pelsus tidak perlu dibentuk. Iqbal mengharapkan komisi III focus dulu mengungkap masalah pelsus ini.

Sementara itu Puar Junaidi,  Ketua Komisi III DPRD Kalsel mengatakan saat ini belum waktunya membentuk pansus pelsus tersebut. Karena kerja komisi belum selesai menelusuri pelsus bermasalah di daerah ini. Kecuali apa yang dilakukan komisi III mengalami jalan buntu baru bisa dibentuk pansus pelsus tersebut.
DINI AP FM


ANGGOTA DEWAN TAKUT TELPON GENGGAMNYA DISADAP KPK

Beberapa wakil rakyat di DPRD Provinsi Kalsel merasa telepon genggamnya disadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Tak hanya itu, berdasarkan pantauan Abdi Persada FM, beberapa orang staf Komisi juga merasa disadap. Namun sayangnya, mereka yang dikabarkan menjadi sasaran penyadapan sendiri sampai berita ini diturunkan, tidak mau terbuka. Seperti diketahui, beberapa kasus penyadapan memang dilakukan kepada para pejabat pemangku kebijakan. Yang pada akhirnya menyeretnya dalam kasus korupsi proyek pembangunan.

Menanggapi hal tersebut, M. Iqbal Yudianoor, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel menyampaikan anggota dewan tidak perlu merasa takut. Sepanjang mereka telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
DINI AP FM

Sumber : http://www.facebook.com/notes/abdi-persada/berita-reportase-pagi-edisi-sabtu-14-april-2012/10150743433649106

BERITA REPORTASE PAGI EDISI JUMAT 13 APRIL 2012

WACANA PEMBENTUKAN PANSUS PELSUS MASIH DIPERDEBATKAN DI DPRD PROVINSI KALSEL

Berdasarkan pantauan Abdi Persada FM kemarin, ada beberapa anggota DPRD Kalsel yang setuju dan tidak setuju terhadap WACANA pembentukan pansus pelsus tersebut. Puar Junaidi,  Ketua Komisi III DPRD Kalsel tidak setuju dengan wacana pembentukan pansus tersebut. Karena kerja komisi belum selesai menelusuri pelsus bermasalah di daerah ini. Kecuali apa yang dilakukan komisi III mengalami jalan buntu baru bisa dibentuk pansus pelsus tersebut.

Puar mengharapkan anggota komisi III menyelesaikan penelusuran pelsus di Kalsel terlebih dahulu.
DINI AP FM

PERTANIAN AKAN DIJADIKAN LEADING SEKTOR PEMBANGUNAN KALSEL DI TAHUN 2013.

Demikian disampaikan M. Ihsanuddin, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel kepada Abdi Persada FM, kemarin. Menurutnya, peningkatan pembangunan di sektor pertanian ini bertujuan untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kondisi daerah Kalsel yang agraris dan RPJMD tahun 2025 yang menjadikan Kalsel sebagai daerah agro industri.

Ihsanuddin berharap pembangunan infrastruktur diarahkan ke sektor pertanian agar perekonomian masyarakat meningkat.
DINI AP FM

Sumber : http://www.facebook.com/notes/abdi-persada/berita-reportase-pagi-edisi-jumat-13-april-2012/10150743430894106

BERITA REPORTASE PAGI EDISI KAMIS 12 APRIL 2012

DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENEGASKAN TIDAK AKAN MENCAMPURI PENYELIDIKAN KASUS KETIDAKSESUAIAN DATA PENGELOLAAN ALUR AMBANG BARITO

Hal ini dikemukakan Demikian hal tersebut disampaikan Riswandi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel kepada Abdi Persada FM, kemarin. Menurutnya, hal tersebut wilayah kerja kejaksaan.

Sedangkan sebagai legislatif, pihaknya telah bertugas membuat peraturan daerah tentang channel fee bersama eksekutif. Selanjutnya eksekutif menjalankan perda tersebut. Jika dalam menjalankan perda tersebut muncul dugaan penyimpangan, maka itu menjadi tugas yudikatif.

Riswandi mengungkapkan pada awal 2012 pernah muncul wacana di komisi III DPRD Kalsel untuk merevisi perda channel fee. Namun wacana tersebut tidak berlanjut.

DINI AP FM



KOMISI III DPRD PROVINSI KALSEL SEHARUSNYA BENTUK PANSUS PELSUS UNTUK MENGATASI PELSUS BERMASALAH

Usulan ini disampaikan Rakhmat Nopliardy, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel kepada Abdi Persada FM, kemarin. Rakhmat mengungkapkan sejauh ini permasalahan pelsus tidak pernah dibahas secara khusus di Komisi III. Padahal menurutnya, keberadaan pansus pelsus ini sangat penting mengingat banyaknya permasalahan pelsus di tingkat lapangan yang harus segera ditertibkan.

Rakhmat juga menegaskan usulan pembentukan pansus pelsus ini sebagai salah satu bentuk komitmen kuat Komisi III untuk mengatasi permasalahan pelsus ini. Jika pansus pelsus ini tidak segera dibentuk maka permasalahan pelsus akan terus berlanjut.

DINI AP FM



PARTAI HATI NURANI RAKYAT ATAU HANURA MEMASANG KADER SENDIRI UNTUK MAJU DALAM PEMILUKADA BATOLA 2012.

Demikian dikemukakan ketua DPD Hanura Kalsel Munasib Halike kepada Abdi Persada FM kemarin di ruang kerjanya. Menurutnya DPD Hanura Kalsel telah memberikan restu kepada Mahrus Effendi Ketua DPC Hanura Batola untuk bersaing menduduki kursi Batola 1.

Munasib menjelaskan Hanura telah mengukur kekuatan untuk menang jika Suhardjo tidak jadi maju dalam Pemilukada, maka kemungkinan menang akan semakin besar. Apalagi Mahrus dikatakannya cukup dikenal oleh kalangan warga transmigran di Batola dan sudah bergerak ke daerah-daerah yang dianggap bisa menjadi kantong suara.


Ditambahkan Munasib Hanura juga akan menggandeng Partai Amanat Nasional dan beberapa partai non parlemen untuk berkoalisi.

DINI AP FM

Sumber : http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150734801609106

BERITA REPORTASE PAGI EDISI RABU11 APRIL 2012

KOMISI III DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SENIN KEMARIN MELAPORKAN PELANGGARAN PELSUS YANG BEROPERASI SEBAGAI PELABUHAN UMUM KE DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DI JAKARTA.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel Puar Junaidi kepada Abdi Persada FM kemarin mengatakan, di Kalimantan selatan banyak terjadi pelanggaran oleh pelsus, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2011 tentang Perizinan, pelsus itu hanya diperuntukkan untuk kebutuhan sendiri, Namun pada praktiknya peruntukannya tidak sesuai dengan permohonan izin yang mereka sampaikan.

Dijelaskannya Beberapa pelsus diduga menjual jasa untuk perusahaan lain, Sehingga mereka mengambil keuntungan lebih dari kegiatan tersebut. Puar Junaidi juga mengungkapkan kemungkinan terjadinya kecenderungan manipulasi data dalam proses peizinan pelsus.

Puar Junaidi berharap, agar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia bersikap tegas terhadap pelanggaran pelsus yang terjadi.

DINI AP FM


SEMENTARA ITU DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT REPUBLIK INDONESIA JUGA BERJANJI AKAN SEGERA MENGEVALUASI PELSUS DI KALIMANTAN SELATAN.

Demikian dikemukakan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel Puar Junaidi kepada Abdi Persada FM kemarin. Menurutnya Ditjen perhubungan laut RI yang diwakili oleh Kepala Bidang Kelautan Tohir dan Maulana berjanji akan segera melaporkan pelanggaranm pelsus ke Menteri Kelautan, agar segera melakukan evaluasi terhadap 76 pelsus yang ada di Kalimantan selatan.

Puar menjelaskan, mereka juga menilai bahwa peruntukan beberapa pelsus yang tidak sesuai dengan permohonan izin, merupakan sebuah pelanggaran.

Puar Junaidi berharap izin pelsus di Kalimantan selatan segera dicabut jika ada yang terbukti melanggar.

DINI AP FM

Sumber : http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150732226119106

Muslimah HTI Lingkar Kampus Gelar Bedah Teatrikal Pagi Tadi

Muslimah HTI Lingkar Kampus menggelar Bedah Teatrikal dengan tema “Runtuh Khilafah, Merendahkan Martabat Perempuan di Mata Dunia” di AulaRektorat Unlam Lantai III, Sabtu (31/3).

Ratna, Panitia Bedah Teatrikal menyampaikan acara ini sebagai wujud kepedulian terhadap permasalahan khususnya yang terjadi pada perempuan. Mulai dari pemerkosaan, penganiayaan, kekerasan, jual-beli perempuan sampai terlalaikannya peran ibu dan istri.

“Permasalahan tersebut diakibatkan tidak diterapkannya Syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan,” ujarnya.

Ratna berharap dengan acara ini para mahasiswi sebagai komunitas intelektual dapat memahami urgensi penegakan syariat Islam dan Khilafah dan berjuang menerapkannya.

Acara ini diikuti lebih dari 150 mahasiswi dari berbagai kampus di Banjarmasin dan Banjarbaru. Mereka disuguhi dengan aksi teatrikal yang menggambarkan kondisi ketiadaan Daulah Islam sebagai penerap dan pelindung martabat perempuan. Hadir sebagai pembedah teatrikal yaitu Ustadzah Zaimah (Aktivis Muslimah HTI Kalsel). DINI

Ratusan Mubalighoh Ikuti Hiwar Maftuh Lil Mubalighoh

Ratusan Mubalighoh dari berbagai kab/kota di Kalimantan Selatan mengikuti Hiwar Maftuh Lil Mubalighoh (Diskusi Terbuka Di Kalangan Mubaligoh) di Aula Saraba Sanggam Banjarmasin, Sabtu (31/03).

Ketua Lajnah Khossah Lil Mubaligoh (LKM) Kota Banjarmasin, Zulfa Nur mengungkapkan acara ini sebagai tindak lanjut dari Konferensi Internasional Perempuan di Tunisia pada tanggal 10 Maret yang lalu.

“Dalam Konferensi tersebut, sekitar 1000 aktivis dakwah perempuan dari berbagai Negara, dengan latar belakang profesi yang berbeda, menyerukan satu suara yaitu perempuan memerlukan khilafah untuk mengatasi persoalan saat ini”, jelasnya.

Zulfa Nur berharap para Mubalighoh ikut serta juga menyuarakan keperluan akan tegaknya Khilafah untuk melindungi hak-hak perempuan dengan penerapan syariat Islam.

“Peran mereka sangat penting. Para mubalighoh ini merupakan agen perubah di tengah masyarakat. Mereka menyampaikan hukum-hukum Alloh maka terjagalah syariat-Nya”, katanya.

Acara ini menghadirkan empat pembicara yaitu Ustadzah Hayyin Thohiroh (Pengurus DPP MHTI), Hj. Umi Kalsum (Ketua BKMT Provinsi Kalsel dan Ketua Ikatan Keluarga Mubalighoh Kota Banjarmasin, Hj. Norsehat (Mubalighoh dan Lurah Kelayan Barat), Ustadzah Muthiah Winarni (Forum Mubalighoh Kota Banjarbaru). (Dini).