REPORTASE TANGGAL 26 APRIL 2012

ALIANSI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA ATAU BEM SERIBU SUNGAI KOTA BANJARMASIN DATANGI KANTOR DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SIANG KEMARIN

Muhammad Pazri, Koordinator Aliansi BEM Seribu Sungai Kota Banjarmasin mengungkapkan kedatangan mereka ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyampaikan enam belas tuntutan. Diantaranya menuntut penambahan royalti batu bara untuk Kalimantan Selatan, dana perimbangan APBN, pemerataan infrastruktur serta menuntut solusi konkrit masalah BBM.

Muhammad Pazri menilai selama ini pemerintah daerah, anggota dewan dan aparat kepolisian tidak melakukan tindakan nyata dalam mengatasi permasalahan daerah. Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah segera bertindak tegas untuk menyelamatkan kedaulatan bangsa, harga diri Negara dan daerah.

Muhammad Pazri mengaku mereka juga akan menyampaikan enam belas tuntutan BEM Seribu Sungai Kota Banjarmasin ini  kepada Gubernur, Walikota, DPRD Kota Banjarmasin, Kapolda serta pemerintah pusat yaitu Presiden dan DPR RI.

            Muhammad Pazri menambahkan ke enam belas tuntutan tersebut adalah hasil musyawarah kota Aliansi BEM Seribu Sungai Kota Banjarmasin di Unlam pada tanggal 13,14 dan 15 April lalu. Musyawarah ini dihadiri tujuh perguruan tinggi yaitu Unlam, IAIN Antasari, Uniska, STIKIP PGRI Banjarmasin, STMIK Indonesia Banjarmasin, Stikes Sari Mulia dan Stikes Muhammadiyah.

DINI AP FM

DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BERJANJI AKAN MEMPERJUANGKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

Janji ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M. Riswandi saat menemui perwakilan Aliansi BEM Seribu Sungai Kota Banjarmasin, kemarin. Pihaknya mengapresiasi tuntutan Aliansi BEM Seribu Sungai Kota Banjarmasin karena tuntutan ini sama dengan apa yang disuarakan dalam Rakor ADPSI Wilayah Kalimantan beberapa waktu yang lalu yaitu kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Kalimantan. Selama ini pembangunan di Kalimantan tertinggal jauh dibandingkan Jawa dan Sumatera. Padahal Kalimantan salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia dengan SDA yang berlimpah.

Riswandi berharap Aliansi BEM Seribu Sungai Kota Banjarmasin untuk dapat berjuang bersama-sama agar percepatan pembangunan di Kalimantan segera terwujud.

DINI AP FM

DPR RI BELUM MENERIMA SURAT USULAN PENAMBAHAN KUOTA BBM DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI asal pemilihan Kalsel, Gusti Iskandar kepada Abdi Persada FM. Gusti Iskandar mengaku selama ini dirinya tidak pernah menerima laporan usulan penambahan kuota BBM dari pemerintah provinsi Kalsel secara formal. Padahal menurutnya jika antrian panjang di SPBU dikarenakan kurangnya kuota BBM Bersubsidi maka pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mengajukan usulan penambahan kuota BBM. 

Gusti Iskandar menjelaskan usulan penambahan kuota BBM Bersubsidi tersebut harus dibarengi data jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan jumlah kendaraan maupun kebutuhan BBM. Data ini menjadi dasar perhitungan penambahan kuota BBM bagi wilayah Kalsel. Kemudian, Hiswana Migas bersama Gubernur bisa meminta tambahan kuota BBM tersebut, dengan menyurati DPR RI, khususnya Komisi VII.

Gusti Iskandar menambahkan pengurangan kuota BBM pada tahun 2012 dari 41 juta kilo liter menjadi 40 juta kilo liter, bukan untuk mengurangi jatah solar atau premium. Namun, karena beberapa daerah sudah melaksanakan konversi minyak tanah ke gas elpiji, sehingga kuota subsidi dikurangi.

DINI AP FM

DPR RI MINTA PERTAMINA DAN KEPOLISIAN MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMBATASAN PEMBELIAN BBM DI SPBU

Permintaan ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI asal Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar di sela-sela Rapat Koordinasi ADPSI Wilayah Kalimantan, Selasa yang lalu. Menurutnya panjangnya antrian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU dalam sepekan terakhir tidak bisa dibiarkan karena sudah menimbulkan kemacetan parah.

Gusti Iskandar menjelaskan penyebab antrian panjang ini dikarenakan kurangnya pasokan BBM dan adanya penyelewengan distribusi. Dirinya melihat indikasi ini pada antrian panjang di sejumlah SPBU tersebut seperti ditemukan kendaraan yang tidak layak beroperasi ataupun bertangki besar, sehingga hanya bisa dituntun, namun ikut antrian membeli BBM.

Untuk itu, Gusti Iskandar  meminta pertamina, pemerintah daerah dan kepolisian melakukan pengawasan terhadap pembatasan pembelian BBM di SPBU.

DINI AP FM