DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
MEMINTA PERTAMINA MENINDAK TEGAS SPBU NAKAL.
Permintaan
ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan M. Riswandi kepada
Abdi Persada FM kemarin. Karena menurutnya jika hal ini dibiarkan maka akan
sangat membebankan masyarakat menengah ke bawah.
M.
Riswandi berpendapat antrian panjang yang terjadi di SPBU dalam beberapa waktu
terakhir disebabkan pertamina terkesan membiarkan pelangsiran yang terjadi
SPBU. Padahal pertamina sebagai regulator dapat menindak tegas SPBU nakal,
dengan menutup SPBU tersebut.
M.
Riswandi juga meminta aparat kepolisian melakukan pengawasan terhadap SPBU dan
menegakkan aturan yang berlaku.
M.
Riswandi berharap pemerintah pusat bersikap tegas dalam mengambil kebijakan
agar keresahan masyarakat akibat penundaan kenaikan harga BBM ini dapat
teratasi.
DINI AP FM
DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
MELAKUKAN PEMANTAUAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2011 KEMARIN.
Ketua
Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Puar Junaidi kepada Abdi Persada FM
mengatakan, pemantauan pembangunan jalan dan jembatan ini bertujuan untuk
mengevaluasi keefektivitas anggaran yang telah digunakan.
Puar
Junaidi mengungkapkan dari hasil pemantauan untuk pembangunan jalan veteran
sudah selesai 100 %. Sedangkan untuk
pembangunan jembatan dan oprit jembatan di jalan Gatot Subroto masih
sedikit terkendala karena banjir.
Sementara
itu untuk pembangunan Terminal 17, Puar Junaidi berharap Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Selatan sebagai leading sektor terus melakukan komunikasi
dengan pemerintah kabupaten Banjar, agar bias diselesaikan.
DINI AP FM
KAPOLDA
KALSEL DIMINTA MELAKUKAN ANTISIPASI PENIMBUNAN BBM.
Permintaan ini disampaikan Anggota
Komisi-IV DPR-RI Habib Nabiel Fuad Al-Musawa kepada Abdi Persada FM kemarin.
Menurutnya antrian panjang BBM bersubsidi di seluruh SPBU di Kalimantan Selatan menunjukkan kekhawatiran
masyarakat. Mereka takut kehabisan stok. Hal tersebut dapat memicu aksi profit
taking dengan melakukan penimbunan BBM.
Habib
Nabiel Fuad Al-Musawa meminta aparat kepolisian melakukan operasi dan patroli
untuk mencegah aksi penimbunan BBM tersebut.
Selain
itu Habib Nabiel Fuad Al-Musawa berharap kepolisian juga memastikan keamanan
SPBU agar masyarakat dapat antri membeli BBM dengan tertib.
DINI AP FM
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TERANCAM DIGUGAT JIKA MERUBAH FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU ATAU RTH DI LAPANGAN
KAMBOJA.
Ancaman
penggugatan disampaikan Ketua Yayasan Kristen Indonesia Wilayah Kalimantan R.
Atu Narang usai menghadiri rapat koordinasi ADPSI Wilayah Kalimantan Selasa
lalu.
R.
Atu Narang yang juga Ketua DPRD
Kalimantan Tengah ini tidak setuju jika sebagian tanah RTH Lapangan Kamboja
tersebut dijadikan lahan bisnis. Menurutnya hal tersebut melanggar kesepakatan
awal karena lahan Kamboja dimanfaatkan sebagai RTH atau taman kota.
R. Atu Narang menegaskan Yayasan Kristen Indonesia akan
menggugat Pemerintah Kota Banjarmasin jika lahan Kamboja tersebut dijadikan
lahan bisnis.
DINI AP FM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar