Demikian
disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin usai Rapat Paripurna di
kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Senin lalu. Menurutnya permasalahan
bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan ternyata
juga terjadi di bagian provinsi Kalimantan yang lain. Ironisnya hal tersebut
tidak mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Sehingga membuat empat
gubernur di Kalimantan mengambil langkah tegas sebagai reaksi atas
ketidakadilan pemerintah pusat terhadap Kalimantan.
Rudi
Ariffin mengungkapkan empat Gubernur seKalimantan mengancam pemerintah pusat
dengan menghentikan pengiriman hasil tambang Kalimantan ke Jawa jika tuntutan
penambahan kuota BBM Bersubdisi bagi Kalimantan tidak dipenuhi. Selain itu,
mereka juga menuntut penambahan jatah BBM bersubsidi untuk Kalimantan dimasukan
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional Perubahan 2012.
Rudy
Ariffin menambahkan ancaman dan tuntutan empat gubernur Kalimantan itu dibuat
secara tertulis dan ditandatangani masing-masing gubernur. Deadline surat
tersebut hanya sampai Mei 2012 ini. Jika tak dipenuhi maka embargo hasil
tambang akan segera dilakukan.
DINI AP FM
Sumber : Reportase Tanggal 2 Mei 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar