Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi
Kalimantan Selatan, M. Riswandi dalam konferensi pers, Sabtu lalu. Menurutnya proyek percontohan ini sama halnya menjadikan
Kalimantan Selatan sebagai kelinci percobaan. Pihaknya menilai dengan adanya
pembatasan BBM bersubsidi, yang justru akan menyengsarakan masyarakat Kalsel.
Tanpa pembatasan BBM bersubsidipun, masyarakat Kalimantan Selatan sudah
kesulitan untuk mendapatkannya.
M. Riswandi menambahkan penolakan
tersebut hasil keputusan rapat delapan pimpinan fraksi dengan pimpinan DPRD
Provinsi Kalimantan Selatan ini akan ditindaklanjuti menjadi keputusan DPRD
Provinsi Kalimantan Selatan yang rencananya akan ditetapkan pada tanggal 12 Mei
mendatang.
DINI AP FM
sumber : reportase tanggal 7 mei 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar