Permintaan
ini disampaikan Pengamat Hukum dan Tata Negara M. Effendi kepada Abdi Persada
FM kemarin. Menurutnya selama ini pihak-pihak yang terkait terkesan tidak terbuka
dengan masyarakat tentang data kebutuhan BBM dan permasalahannya di Kalimantan
Selatan.
Sehingga
perlu dilakukan diskusi publik ini, pihaknya meminta DPRD Provinsi Kalimatan
Selatan mengundang Pertamina, Hiswana Migas, pengusaha tambang, pemerintah provinsi,
tokoh-tokoh masyarakat dan para akademisi. Sehingga data-data dari pihak-pihak
tersebut dapat dibandingkan dan akan mudah diketahui penyebab kelangkaan BBM di
Kalimantan Selatan dan mencari jalan keluarnya.
Saat
ini menurutnya kelangkaan BBM masih belum diketahui penyebabnya, apakah terjadi
akibat kekurangan kuota BBM atau karena terjadi penyimpangan.
M. Effendi berharap DPRD Provinsi
Kalimantan Selatan dapat menjadi fasilitator diskusi publik sehingga diketahui
kebutuhan riil BBM subsidi maupun non subsidi.
DINI AP FM
sumber : reportase tanggal 15 mei 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar