Demikian
disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Provinsi Kalimantan Selatan, Jack Anwar Mursidi kepada wartawan seusai Rapat
Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kemarin.
Menurutnya
hal yang mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan tersebut adalah permasalahan yang berulang yaitu penyajian asset tetap
yang belum sesuai standar akuntansi pemerintahan dan belum tertibnya
pengelolaan barang milik daerah.
-----
insert Jack -----
Selain
itu, Jack Anwar Mursidi juga mengungkapkan beberapa temuan yang signifikan
mempengaruhi opini kewajaran yaitu belum memadainya penatausahaan hutang RSUD
Ulin, belum disampaikannya laporan pertanggungjawaban terhadap realisasi
belanja hibah, tidak tepatnya pertanggungjawaban belanja bantuan sosial dan
belum tertibnya penatausahaan piutang pelayanan dan piutang pajak daerah.
DINI AP FM
sumber : reportase tanggal 8 juni 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar