Permintaan
ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad
Ihsanudin kepada wartawan//. Menurutnya BPH Migas mengaku sudah mengetahui
kebocoran BBM Bersubsidi di wilayah Kalimantan Selatan yang mencapai 1,7 juta
liter selama triwulan pertama tahun 2012 ini//.
Sehingga menurut Muhammad Ihsanudin
pengawasan BBM bersubsidi perlu dilakukan dari depo/ sehingga tidak
diselewengkan ke pertambangan atau perkebunan.
-----
insert Ihsanudin ----
Muhammad Ihsanudin berharap
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lebih proaktif dalam mengatasi kebocoran
BBM bersubsidi//.
DINI AP FM
sumber : reportase tanggal 16 Juni 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar