Meskipun
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2011
mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian, namun bukan berarti pemerintah
provinsi Kalimantan Selatan tidak melakukan usaha.
Rudy
Ariffin mengakui masalah asset tetap dan pengelolaan barang milik daerah memang
sangat rumit untuk diselesaikan. Untuk itu, pihaknya telah memagangkan beberapa
orang dari BPKP untuk membantu menyelesaikan masalah asset tersebut.
Rudy Ariffin optimis Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012 mendatang
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
------
insert Rudy ------
Sedangkan Ketua DPRD Provinsi
Kalimantan Selatan, Nasib Alamsyah berjanji akan menindaklanjuti hasil
pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya bersama
dengan pemerintah povinsi Kalimantan Selatan.
------
insert Nasib -----
DINI AP FM
sumber : reportase tanggal 8 Juni 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar