Banjarmasin. Muslimah HTI Kalsel menggelar Aksi Ibu Indonesia Tolak Kenaikan Harga BBM dan Liberalisasi Migas di Halaman Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Selasa (20/3). Aksi ini digelar sebagai bentuk kepedulian HTI terhadap kondisi masyarakat ditengah kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang akan diberlakukan 1 April mendatang. Ketua Muslimah HTI Kalsel Rabiatul Adawiyah mengatakan kenaikan harga BBM justru akan menambah beban hidup masyarakat. Terutama kaum ibu yang juga turut merasakan akibat buruk tersebut. Belum lagi menurutnya harga BBM dinaikkan, harga-harga sembako dan keperluan hidup lainnya kini sudah lebih dahulu naik.
Rabiatul menilai kebijakan kenaikan harga BBM merupakan sebuah kezaliman pemerintah terhadap rakyat dan bertentangan dengan syariat Islam. Karena menurutnya kebijakan kenaikan BBM merupakan langkah lanjut dari liberalisasi migas dimana pemerintah memberikan peran lebih besar bagi warga asing untuk menguasai sumberdaya strategis Indonesia.
Rabiatul menambahkan melalui aksi ini Muslimah HTI Kalsel juga berharap masyarakat sadar bahwa sistem kapitalisme hanya menghasilkan penderitaan bagi umat terlebih lagi bagi perempuan. Sedangkan kebijakan menaikkan harga BBM membuktikan kegagalan pemerintah kapitalisme untuk memberikan jaminan hak-hak ekonomi bagi masyarakat.
Untuk itu dirinya menghimbau masyarakat terutama kaum perempuan menunjukkan dukungan dan peran aktifnya dalam perjuangan menegakkan kembali Khilafah Islamiyah.
Sementara itu, Dewan Provinsi Kalsel juga mengaku menolak kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM. Penolakan ini disampaikan Burhanuddin Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ketika menemui para peserta aksi Muslimah HTI Kalsel.
Burhanudin menilai kebijakan kenaikan harga BBM hanya akan menambah beban hidup masyarakat baik kalangan menengah bawah maupun menengah atas. Menurutnya meski beberapa kali BBM dinaikkan namun dampaknya tidak pernah mensejahterakan masyarakat.
Burhanudin berharap pemerintah bersikap lebih bijak untuk tidak menaikkan harga BBM/ dan menempuh opsi-opsi lain. Saat ini yang dilakukan oleh DPRD Kalsel adalah mendorong pemerintah agar memperbaiki manajemen pengelolaan sumber daya alam agar hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Diakuinya Dewan juga akan melakukan yudicial review terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2004 mengenai Dana Perimbangan.
Dalam aksi ini juga dihadirkan empat orator yakni DR. Hastin Umi Aninisa (Dosen Fakultas Ekonomi Unlam), Yuyun Hidayah (mahasiswa), Nurjannah (Guru dan Ibu Rumah Tangga) dan Lindawati (Karyawati dan pemerhati permasalahan perempuan).
Aksi ini juga dimeriahkan dengan aksi teatrikal yang menggambarkan kondisi kesulitan kehidupan masyarakat pasca kenaikan harga BBM dan sikap ketidakpedulian pemerintah pusat terhadap kondisi tersebut. Selain itu juga dilakukan penggalangan tanda tangan sebagai bentuk penolakan kenaikan BBM di sepanjang jalan yang dilalui.
Aksi menolak kenaikan BBM ini dilakukan secara serentak di di 30 kota besar di Indonesia mulai Aceh hingga Maluku. Lebih dari 10 ribu perempuan Indonesia terlibat dalam aksi ini. (DINI AP FM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar